Tuesday, March 25, 2008

Pansus DPR dan Pemerintah Setujui RUU ITE



dpr.go.id, Panitia Khusus DPR yang membahas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pansus ITE DPR) bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika yang dipimpin Ketua Pansus ITE DPR, Suparlan (F-PDIP), Rabu (19/3). Dalam pandangan mini Fraksi, F-PBR dengan juru bicaranya Ade Daud Nasution mengatakan kehadiran UU Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi kebutuhan mendesak dan mutlak. Karena itu F-PBR menyetujui draft RUU ITE tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sedangkan F-PAN dengan juru bicaranya Sudjud Siradjuddin dalam pandangan mini fraksinya menyatakan seiring dengan adanya trend penggunaan ekonomi digital, ada kekhawatiran munculnya dampak negative di masyarakat, karenanya diperlukan perhatian yang khusus dari semua elemen-elemen bangsa guna mengawasinya. Karena itu dibutuhkan aturan hukum yang mampu menmgawasi penggunaan ekonomi digital tersebut. F-PKB dengan juru bicaranya Abdullah Azwar Anas berharap bahwa dengan adanya undang-undang ini mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari stigma dunia internasional atas kejahatan informasi dan transaksi elektronik, mampu menjawab serta menjadi solusi atas masalah TI yang selama ini menjadi persoalan di tangah masyarakat. Sulaiman Effendi, juru bicara F-PG menyatakan, mengingat akibat dan dampak negative dari penyalahgunaan system dan teknologi informasi dan komunikasi serta mencermati semakin terus meningkatnya kejahatan ‘kerah putih’ dalam beberapa tahun belakangan ini, F-PG berpendapat bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki sebuah peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan dan pencegahan penyalahgunaan system dan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan F-BPD menilai bahwa RUU ini menandai kemajuan tertentu karena beberapa sebab yang antara lain pengaturan ini memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum dalam melakukan transaksi elektronik, tanpa terikat pada suatu locus atau yuridiksi. Sementara itu juru bicara F-PPP Chudlary Syafe’i Hadzami berpendapat adalah bijak bila kita mewadahi keniscayaan perkembangan teknologi perkembangan informasi dimaksud dan memanfaatkannya semaksimal mungkin dengan sedemikian rupa mengeliminir potensi negative dari penerapan teknologi ini.

Terobosan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini menjadi langkah yang sangat signifikan. Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicaranya Atte Sugandi menyatakan permasalahan hukum sebelum UU ITE lahir, bilamana menyangkut terhadap tindak pidana yang ada kaitannya dengan masalah siber atau deviasi transaksi elektronik yang disalah gunakan oleh orang atau badan hukum, terhindar dari tindakan hukum akibat belum adanya UU tentang siber ini. Dengan adanya UU ITE ini, semua pelanggaran yang terjadi dipastikan dapat dijerat oleh UU ITE ini. F-PDS dengan juru bicaranya Constant M. Ponggawa dalam pandangan mini fraksinya menyatakan bahwa kebutuhan regulasi menjadi sebuah keniscayaan. Harus diakui, Indonesia masih ketinggalan dalam hal regulasi yang mampu mengoptimalkan secara positif penggunaan teknologi informasi. RUU ITE kali ini telah menunjukan kemajuan dalam upaya penetapan regulasi dunia cyberspace dan transaksi elektronik. Juru bicara F-PKS Hilman Rosyad Syihab memandang jika RUU ini segera disahkan, maka akan mampu mendorong kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, pelaku ekonomi yang berbasis teknologi serta masyarakat secara umum. F-PKS juga berharap agar pemerintah sesegera mungkin menterjemahkan RUU ini dalam bentuk peraturan pemerintah. Sedangkan F-PDIP Hasib Wahab Chasbullah menyatakan bahwa pengaturan tentang transaksi elektronik merupakan suatu hal yang sangat kita butuhkan. Namun demikian, dalam mengatur hal tersebut kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi perhatian utama dari pemerintah maupun semua pihak yang terkait.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh yang mewakili pemerintah dalam pandangannya menyatakan sangat menyambut baik atas disetujuinya RUU ITE oleh DPR. M. Nuh juga berharap agar UU ITE ini nantinya dapat bermanfaat bagi dunia informasi dan dapat memberikan keamanan bagi masyarakat yang sering bertransaksi dengan alat elektronik.(ol)

Penting ngga sih??

0 comments:

Post a Comment